Senin, 08 September 2008

Jual Beli Hak Siar

Jakarta - Kasus pemindahtanganan kepemilikan PT Karyamegah Adijaya (PT KA) pada akhirnya harus meminta bantuan palu hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat). Setelah dua surat somasi seorang pengacara ke pihak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak ditanggapi. Kasus ini didaftarkan di PN Jakarta Pusat berdasarkan No 256/PDT.G.BTH.PLW/2008/PNJKT.PST tertanggal 28 Juli 2008. Sidang I sudah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2008 lalu.Seperti dijelaskan pada artikel saya terdahulu (Penganiayaan Hak Publik Oleh Negara), pembiaran yang dilakukan oleh Menkominfo dan Ketua KPI atas pemindahan izin prinsip penyiaran PT KA (Citra TV) ke PT KA (Aora TV) merupakan tindakan melawan hukum atas UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Bagaimana tidak melawan hukum kalau berdasarkan Risalah Rapat PT KA tanggal 7 Januari 2008 telah terjadi pemindahan hak dengan cara menjual dan menyerahkan seluruh saham-saham yang dimiliki perseroan kepada pihak lain. Artinya pemilik PT KA sudah bukan lagi Tuan Hamzah Irawan (247.000 lembar saham) dan Tuan Drs. Rudyanto Somawihardjo (3.000 lembar saham) tetapi sudah berpindah ke PT Arono International (237.500 lembar saham) dan PT Indonesian HGC Telecommunication (12.500 lembar saham). Memang sesuai dokumen yang ada, akte perubahan ini baru diterima oleh Kantor Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 17 Januari 2008, jadi belum disahkan.Kejanggalan Pertama, saat pemegang saham PT KA memasukkan permohonan sebagai penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi, di Akte Pendirian PT KA tertanggal 29 November 2006, maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan, Keagenan, Perwakilan, Pembangunan, Perindustrian, Jasa, Pengangkutan, Perbengkelan dan Percetakan. Bukan televisi berlangganan. Kok bisa ya dapat izin prinsip dari Menkominfo? Kedua, adanya Surat Keputusan Menkominfo RI Nomor 407/KEP/M.KOMINFO/9/2007 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT KA memang mengejutkan dan membingungkan saya sebagai rakyat yang pernah memperjuangkan terwujudnya UU Penyiaran. Saya bisa maklum jika ini terjadi zaman Orba. Bagaimana industri penyiaran Indonesia bisa berkembang dengan baik kalau para pemilik stasiun televisi bukan broadcaster tetapi pedagang? Jelas filosofi keduanyanya berbeda. Seharusnya Kominfo berkaca pada kesalahan industri penerbangan yang mengizinkan pedagang menjadi pemilik maskapai penerbangan, airliner. Ketiga, kalau perusahaan biasa termasuk perusahaan perbengkelan memang menggunakan prinsip entitas sama seperti manusia karena tidak menggunakan ranah publik yang namanya frekuensi. Sehingga izin operasi perusahaan melekat pada izin perusahaan tersebut. Ketika terjadi perpindahan kepemilikan, izinnya masih melekat pada perusahaan tersebut sebagai aset. Namun tidak demikian dengan perusahaan penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain dalam waktu tertentu (5 tahun untuk radio dan 10 tahun untuk TV). Jika tidak sanggup menjalankannya, harus dikembalikan kepada Negara.Coba sekali lagi kita baca Pasal 34 Ayat (4) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan : "Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain". Dalam Penjelasan Pasal 34 Ayat (4) dinyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud izin Penyelenggaraan Penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain". Dalam kasus PT KA, saham perusahaan dijual atau dialihkan pada perusahaan dan atau perseorangan lain, meskipun badan hukumnya masih sama yaitu PT KA.Jelas bisa kita baca iklan PT KA di harian Media Indonesia edisi tanggal 26 Nopember 2007, edisi tanggal 27 November 2007, edisi 28 Nopember 2007 dan Harian Bisnis Indonesia edisi tanggal 29 November 2007 bahwa saham KA sudah diperjualbelikan. Kalau ini perusahaan perbengkelan sih sah-sah saja tetapi tidak demikian dengan izin perusahaan penyiaran, Bung! Penyiaran menggunakan ranah publik. Jadi hak publik untuk memintanya kembali dan diserahkan pada Negara, jika perusahaan yang diberi izin tidak dapat mengurusnya. Bukan diperjualbelikan.Langkah PublikSesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 52 Ayat (1) yang menyatakan: "Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional". Jadi kalau Anda sebagai bangsa Indonesia mengetahui ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai regulator, maka anda harus mengingatkan. Diingatkan secara baik-baik tidak mempan, ya gunakan palu hakim. Kalau Anda diam saja maka Anda sebagai bangsa turut melanggar hukum, karena membiarkan Pemerintah melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.Berhubung saya tidak mau dibilang turut melanggar UU, maka peran saya sebagai warga negara saya salurkan melalui Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang saat ini sedang mendukung salah satu gugatan yang diajukan oleh seorang pengacara di PN Jakarta Pusat. Menkominfo sebagai tergugat I, Ketua KPI sebagai tergugat II dan turut tergugat PT KA. Jadi siapa pun WNI yang mengetahui adanya pelanggaran UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, jangan diam saja. Ingat! Jangan menggugat karena ada yang membayar tetapi gugatlah dengan hati yang jernih untuk yang lebih baik.Seharusnya materi gugatan yang masuk ke PN Jakarta Pusat juga mencantumkan persoalan ini. Mengapa perusahaan yang meminta izin penyiaran dalam akte pendiriannya bukan untuk penyiaran tetapi untuk bidang lainnya. Meskipun pada akhirnya memang akte tersebut diubah. Dari awal sudah PATUT DIDUGA bahwa PT KA memang tidak akan berbisnis di sektor penyiaran tetapi hanya sekadar memperoleh izin, lalu menjualnya. Layaknya jual beli perusahaan perbengkelan biasa bukan perusahaan penyiaran.Mari kita tegakkan hukum di negara tercinta ini. Kalah menang di pengadilan bukan sesuatu yang harus tetapi lebih utama partisipasi publik dalam mengontrol negara akan membuat negara ini, insya Allah lebih baik. Sekecil apa pun partisipasi Anda pasti bermanfaat. Mari kita ciptakan efek jera sebanyak mungkin bagi para calon pelanggar hukum. Siapa pun dia. Sampai jumpa pada Sidang II di PN jakarta Pusat tanggal 6 November 2008.
AGUS PAMBAGIO (Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen)(nrl/nrl) -->

Rabu, 27 Februari 2008

Kontrak Lisensi Hak Siar Televisi

Film serial televisi dan program TV yang menjadi hit sangat bernilai ekonomis bagi film production company namun apabila pada waktu mengikat kontrak dengan tv station/distributor segala sesuatunya tidak diantisipasi dengan baik, maka akan membawa kerugian. Sebagai pemilik program, film production company berhak atas segala sesuatu yang melekat pada program pada waktu melakukan transaksi apapun khususnya hak siar.

Dalam membuat kontraknya, setelah menentukan judul, para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan uraian pertimbangan kontraknya, maka penentuan syarat dan ketentuan kontraknya menjadi hal yang sangat penting. Berikut ini beberapa klausul yang perlu diperhatikan yakni :

o Perikatan;
Perikatan yang terjadi disini adalah perikatan pihak film production company dalam memberikan lisensi atas hak-hak program tv kepada pihak tv station/distributor sebagaimana yang disebutkan/ditentukan dalam perjanjian ini.
Disini dapat ditentukan bahwa film production company menjadi licensor sedangkan tv station/distributor menjadi licensee;

o Pemberian lisensi;
Pemberian lisensi ini harus jelas dan tegas menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut :- Judul program;
- Jumlah episode program
- Durasi program;
- Jadwal dan jumlah penayangan;
- Eksklusifitas
- Wilayah lisensi;
- Bentuk format media;

o Jangka waktu lisensi;
Jangka waktu lisensi umumnya ditentukan 1 tahun yang merupakan masa awal dan dapat diperpanjang 1 tahun tambahan jika diinginkan oleh licensee;

o Licence fee/revenue sharing;
Pola kompensasi atas pemberian lisensi ini umumnya licence fee yakni licensee membayarkan secara flat sejumlah uang per episodenya, maupun melakukan revenue sharing atas hasil pemasangan iklan dalam penyiaran program tv;

o Pengiriman dan materi program tv;
Cara dan jangka waktu pengiriman harus telah ditentukan terlebih dahulu disini mengingat hal ini berakibat fatal. Materinya pun harus sesuai dengan kualitas standar yang ditetapkan;

o Promosi dan pemberitaan;
Promosi atas program tv antara lain promo program, leaflet, banner baliho dan lain-lain maupun pemberitaan di media cetak dapat saja ditentukan dapat dibuat sesuai format dan harus mendapatkan persetujuan dari licensor terlebih dahulu;

o Hak kekayaan intelektual;
Harus ditentukan dengan jelas bahwa segala hak kekayaan intelektual yang berkenaan dengan program tv adalah merupakan hak milik intelektual licensor yang berdasarkan perjanjian ini dilisensikan hak siar televisinya selama jangka waktu lisensi kepada licensee sehingga apabila selesai jangka waktu lisensi, maka hak siar televisi kembali menjadi hak licensor. Pengaturan hak moral berkenaan dengan program yakni credit tittle maupun peng-editan materi program oleh licensee agar menjadi kualitas standar juga harus tertuang disini;

o Merchandising;
Hak-hak merchandising atas program tv umumnya tidak dilisensikan disini namun terkadang licensee juga memintanya sehingga dapat saja dimasukkan. Apabila dilisensikan, maka segala barang dagangan yang dibuat berdasarkan elemen-elemen program tv seperti tetapi tidak terbatas nama, logo, karakter talent dan lain-lain yang melekat sebagai hak program tv harus disebutkan dengan jelas disini. Dari pembuatannya, distribusi dan kompensasinya harus diuraikan secara detil;

o Rating;
Guna mengevaluasi pelaksanan hak siar yang dijalankan, maka licensor dapat saja menentukan syarat agar licensee mengirimkan rating penyiaran program dan informasi-informasi penting lainnya secara berkala;

o Pengakhiran perjanjian;
Dapat saja terjadi karena kesalahan setiap pihak, tuntutan masyarakat, sanksi pihak yang berwenang maupun karena force majeure;

o Penyelesaian perselisihan;
Segala perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian dapat ditentukan cara dan tempat penyelesaiannya. Sebaiknya menggunakan arbitrase mengingat transaksi ini umumnya global.

Setelah syarat dan ketentuannya jelas dan diterima kedua belah pihak, maka barulah disiapkan kontrak finalnya yang dibuat dalam rangkap 2, keduanya dibubuhi meterai, yang mana setelah ditandatangani oleh para pihak, masing-masing pihak memegang 1 rangkap.

Tulisan ini dibuat oleh Alumni Carefa Andi Mappajanci Ridwan Saleh